Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong

Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong

Qanun Bireuen No.6 Tahun 2018

Anggota Tuha Peuet Gampong berhenti karena :

a.   meninggal dunia;

b.   mengundurkan diri; atau

c.   diberhentikan.

Anggota Tuha Peuet diberhentikan apabila :

a.   berakhir masa keanggotaan;

b.   tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;

c.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet;

d.   tidak melaksanakan kewajiban;

e.   melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet;

f.     melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Tuha Peuet;

g.   dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h.  tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i.     bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau

j.     ditetapkan sebagai calon Keuchik.

(1)     Pemberhentian anggota Tuha Peuet diusulkan oleh pimpinan  Tuha Peuet  berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet melalui Keuchik untuk di teruskan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(2)     Camat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3)     Bupati meresmikan pemberhentian anggota Tuha Peuet  paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Tuha Peuet dengan menerbitkan keputusan Bupati.

Anggota Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet.

Dalam hal pimpinan Tuha Peuet  diberhentikan pimpinan Tuha Peuet lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet pengganti antar waktu.

Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan
Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong

Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong

Anggota Tuha Peuet  yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut perolehan suara berikutnya dari unsur yang sama berdasarkan hasil pemilihan anggota Tuha Peuet.

Dalam hal calon anggota Tuha Peuet nomor urut perolehan suara berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Tuha Peuet, digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya dari unsur yang sama.

Bupati meresmikan  anggota Tuha Peuet Pengganti antar waktu dengan keputusan Bupati atas usulan Keuchik melalui Camat dan mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Masa jabatan anggota Tuha Peuet pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikannya.

Masa jabatan dihitung 1 (satu) periode.

Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan antar waktu menduduki Jabatan Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris Tuha Peuet, maka anggota Pengganti antar waktu tidak secara otomatis menduduki jabatan yang ditinggalkan.

Pengisian jabatan Pimpinan Tuha Peuet Gampong yang kosong  dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan yang masih ada dan atau anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Penggantian antarwaktu anggota Tuha Peuet tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Keanggotaan Tuha Peuet kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Tuha Peuet.

Demikianlah Penetapan Jumlah Tuha Peuet dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tuha Peuet Gampong.

Terimakasih telah membaca artikel Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong.

Semoga Artikel Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Penggantian Antar Waktu Anggota Tuha Peuet Gampong dapat bermanfaat bagi anda.

Read More

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Tuha Peuet. Hak, Kewajiban dan Larangan Tuha Peuet, Serta Laporan Kinerja Tuha Peuet | Tahun 2019

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Tuha Peuet.
Hak, Kewajiban dan Larangan Tuha Peuet,
Serta Laporan Kinerja Tuha Peuet | Tahun 2019

Tuha Peuet Gampong berwenang :

a.        mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b.       menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;

c.        mengajukan rancangan Qanun Gampong yang menjadi kewenangannya;

d.       melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Keuchik;

e.       meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong tentang penyelenggaraan Pemerintahan;

f.         menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Gampong dan pelaksanaan syari’at Islam;

g.       mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h.       menyusun peraturan tata tertib Tuha Peuet Gampong;

i.         menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

j.         menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peuet secara tertulis kepada Keuchiek untuk dialokasikan dalam RAPBG;

k.        mengelola biaya operasional Tuha Peuet;

l.         mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Pemerintahan Gampong kepada Keuchik; dan

m.     melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Tuha Peuet Gampong  mempunyai tugas :

a.          menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b.         menyelenggarakan musyawarah Gampong;

c.          membentuk panitia pemilihan Keuchik;

d.         menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu;

e.         membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;

f.           melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;

g.         melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

h.        menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong  dan lembaga Gampong lainnya; dan

i.            melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tuha Peuet Gampong  mempunyai fungsi :

a.        membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;

b.       menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; 

c.        melakukan pengawasan kinerja Keuchik; dan

d.       melaksanakan penyelesaian perkara-perkara Adat.

Pengawasan terhadap kinerja Keuchik  dilakukan oleh Tuha Peuet berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif melalui monitoring dan evaluasi terhadap :

a.   perencanaan Pemerintah Gampong;

b.   pelaksanaan tugas dan fungsi Keuchik; dan

c.   pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(1)     Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Keuchik meliputi :

a.   Capaian pelaksanaan RPJMG, RKPG dan APBG;

b.   Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;

c.   Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d.   Prestasi Kerja Keuchik.

(2)     Evaluasi merupakan evaluasi atas kinerja Keuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3)     Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik  menjadi bagian dari laporan kinerja Tuha Peuet.

Hak  Tuha Peuet

Tuha Peuet Gampong berhak :

a.        mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;

b.       menyatakan pendapat atas  penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

c.        mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Anggota Tuha Peuet Gampong berhak :

a.        mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;

b.       mengajukan pertanyaan;

c.        menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d.       memilih dan dipilih; dan

e.       mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(1)     Selain hak Tuha Peuet  juga berhak :

a.   memperoleh pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding.

b.   penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Tuha Peuet yang berprestasi.

(2)     Pimpinan dan anggota Tuha Peuet mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(3)     Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Tuha Peuet.

(4)     Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dengan sumber dana bersumber dari Pendapatan Asli Gampong.

(5)     Besaran tunjangan Tuha Peuet ditetapkan oleh Bupati.

Menyatakan pendapat adalah pendapat Tuha Peuet terhadap kebijakan Pemerintah Gampong atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Gampong atau  dugaan bahwa Keuchiek telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

Penggunaan hak menyatakan pendapat oleh Tuha peuet dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Keuchik  yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Penilaian dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan dalam musyawarah Tuha Peut.

Hasil musyawarah Tuha Peuet sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan Tuha Peuet.

Keputusan Tuha Peuet menjadi dasar dalam memberikan penghargaan atau administratif maupun pemberhentian keuchik dari jabatannya.

Kewajiban dan Larangan Tuha Peuet

Anggota Tuha Peuet Gampong wajib :

a.        memegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b.       melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

c.        menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;

d.       mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

e.       menghormati  nilai  sosial  budaya  dan  adat  istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan

f.         menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Anggota Tuha Peuet Gampong dilarang :

a.       merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat;

b.       melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,  barang,  dan/atau  jasa  dari  pihak  lain  yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c.       menyalahgunakan wewenang;

d.       melanggar sumpah/janji jabatan;

e.       merangkap  jabatan    sebagai    Keuchik dan perangkat Gampong;

f.         merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

g.       sebagai pelaksana proyek Desa;

h.      menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i.         menjadi  anggota  dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Laporan Kinerja Tuha Peuet

Laporan kinerja Tuha Peuet merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Tuha Peuet dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan kinerja Tuha Peuet dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan kepada masyarakat dalam forum musyawarah secara tertulis dan/atau lisan  paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan kinerja Tuha Peuet yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja Tuha Peuet serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Laporan kinerja dibuat dengan sistematika meliputi; dasar hukum, pelaksanaan tugas dan penutup.

Read More

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Imeum Gampong Tahun 2019 Qanun Bireuen No.6 Tahun 2018

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Imeum Gampong Tahun 2019

Qanun Bireuen No.6 Tahun 2018

Lembaga Imeum Gampong adalah penyelenggara urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang pelaksanaan syari’at Islam yang dipimpin oleh Imeum Gampong.

Lembaga Imeum Gampong berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong  dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan syari’at Islam di gampong.

Dalam kedudukannya Lembaga Imeum Gampong mempunyai tugas :

a.        memimpin dan mengkoordinir pelaksanan syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat;

b.       mengkoordinir pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian harta agama di Gampong;

c.        memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan Masyarakat;

d.       bersama Keuchik, Tuha Peuet dan pemangku adat dan/atau Peutua Duson  menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan/atau antar warga di gampong.

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Imeum Gampong mempunyai fungsi :

a.        pelaksanaan pelayanan hukum Syari’at Islam kepada Pemerintah Gampong dan masyarakat;

b.       pelaksanaan pembinaan  lembaga pendidikan Islam (LPI) di gampong; 

c.        pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana ibadat;

d.       pelaksanaan pembinaan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat;

e.       pelaksanaan pembinaan dan pengujian terhadap penguasaan ilmu agama bagi calon pengantin;

f.         pelaksaaan koordinasi lembaga Pamuda Gampong dalam pelaksanaan kegiatan Hari-hari Besar Islam (HBI) dan kegiatan adat dan budaya yang bersendikan Islam di Gampong; dan

g.       pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan syari’at Islam.

Hak dan Kewajiban Lembaga Imeum Gampong

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Lembaga Imeum Gampong mempunyai hak antara lain:

a.        memperoleh pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembimbingan teknis;

b.       mendapat tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari APBG, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah; 

c.        mendapat biaya operasional yang bersumber dari APBG, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah;

d.       menjadi anggota majelis hakim dalam sidang peradilan adat di Gampong;

e.       memberi saran dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam penyelenggaraan tugas;

f.         memberi rekomendasi hasil pengujian terhadap calon pengantin  untuk dapat atau tidaknya melakukan prosesi pernikahan sebagai dasar pertimbangan Keuchik dalam mengeluarkan NA.

Lembaga Imeum Gampong mempunyai kewajiban :

a.        memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah;

b.       mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah;

c.        memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan maksiat dalam masyarakat;

d.       melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika  dan zat adiktif;

e.       menjaga dan memelihara nilai-nilai Adat dan budaya yang bersendikan Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;

f.         memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama dan sarana ibadah;

g.       menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan kerja antar lembaga Pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat di gampong.

Read More